Top Guidelines Of reformasi intelijen
Top Guidelines Of reformasi intelijen
Blog Article
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari United states of america Intelligence Group di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
'Saya trauma ditangani dokter laki-laki' – Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis
Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Risk-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat pekerjaan-pekerjaan intelijen yang membuat bangunan Orde Baru berdiri kokoh.
You may e mail the site proprietor to allow them to know you were blocked. You should incorporate what you were being performing when this site came up plus the Cloudflare Ray ID observed at the bottom of this web site.
The choice was taken pursuing the issuance of the regulation in lieu on the Legislation on Mass Companies, that has sparked fears more than possible violations of the best to assemble because it grants The federal government the ability to disband mass teams with no because of system.
In practice, this ‘conversation approach’ is actually a kind of presidency intimidation towards civil Modern society, often comprised by users of the Countrywide Law enforcement and BIN in plainclothes apprehending learners and general public discussions relating to Omnibus Legislation prior to the wake in the pandemic.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
In accordance with the Law on Foundations, the Ministry should react inside of 30 days after the request for registration of a foundation is received. In the event a affirmation mendapatkan informasi lebih lanjut from a suitable ministry/ establishment is needed, the Ministry ought to react in just 14 times after the confirmation is gained or 30 times once the request for just a confirmation is submitted.
Functions should be carried out in partnership with foundations proven by Indonesian citizens/entities which have exactly the same objective and goal since the overseas Basis. Even further, such partnership has to be “Harmless” from the political, authorized, complex and protection point of view, terms which the Legislation would not outline.
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel.
nationwide rallies to protest in opposition to Indonesia’s democratic backsliding before your house of Representatives complex in Jakarta from September 24 to September thirty. The protesters shipped 7 calls for, such as with the rejection of numerous controversial expenses, such as the revised Corruption Eradication Commission Legislation and Mining Law, the resolution of earlier human rights violation cases, as well as cessation on the militarization and securitization inside the Papua region.